Kajian Terhadap Kedaulatan Rakyat Pada Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakat Indonesia Yang Bersifat Sementara
Keywords:
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kedaulatan Rakyat, PergantianAbstract
Jurnal ini mengeksplorasi peran dan penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi pijakan utama dalam mewujudkan kehendak rakyat melalui keterwakilan politik. Fokus jurnal ini adalah menganalisis bagaimana kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme pergantian anggota DPR-RI dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan analisis hukum dan politik serta metode penelitian yuridis normatif, jurnal ini menjelaskan kerangka hukum yang mengatur proses pergantian anggota DPR-RI dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kedaulatan rakyat. Penelitian ini mencakup kajian mengenai peran lembaga-lembaga terkait seperti partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membangun integritas dan keterwakilan yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, jurnal ini juga mengulas bagaimana partai politik berperan dalam proses seleksi dan pergantian anggota DPR-RI serta bagaimana KPU menjalankan fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pergantian anggota DPR-RI berlangsung secara transparan dan adil. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana kedaulatan rakyat dijaga dan diperbarui dalam proses pergantian anggota DPR-RI. Jurnal ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan rakyat, termasuk kendala hukum, politik, dan institusional yang dapat mempengaruhi efektivitas pergantian anggota DPR-RI. Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk perumusan kebijakan, pengembangan sistem demokrasi, dan penguatan partisipasi politik masyarakat di Indonesia. Dengan memahami lebih dalam tentang dinamika dan tantangan dalam proses pergantian anggota DPR-RI, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Downloads
References
A.A.Ngurah Agung Putra Prawir and A.A.Istri Ari Atu Dewi. “Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia.” Jurnal Kertha Negara 7, no. 12 (n.d.): 2019.
Abintoro Prakoso. Teori Hukum (Legal Theory). Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
Adiwira, Okta Yuda. “Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia.” Sol Justicia 3, no. 2 (2020).
Anggi Sihol Dameanti. “Menilik Esensi Pergantian Antar Waktu Pada Kontesasi Dinamika Politik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi.” Jurnal Cakrawala Ilmiah 1, no. 9 (2022).
BN. Marbun. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
Debby Astuti, Emanuella Ridayati, Ali Hanif, Angga Maulana, Yuzon, and Sutrirubiyanto Nova. “Politik Hukum Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakya.” Jurnal Lex Specialis 2, no. 2 (2021).
Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, and Dessy Artina. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD’45. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
Ismail Sunny. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta: Varuna Jaya, n.d.
Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
Jon Samuel Sonba, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Sutama. “Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 2 (n.d.).
Jr, Anthony J Bellia, and Bradford R Clark. “The Constitutional Law of Interpretation.” Notre Dame Law Review 98, no. 2 (2022).
Kasih, Osihanna Meita, and Irwan Triadi. “Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia: (Enforcement of Human Rights in Public Political Participation in General Elections in Indonesia).” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 4 (April 18, 2024): 14. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2369.
Lian, Nur, and Andi Muhammad Farhan. “Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat.” Supremasi Jurnal Hukum 6, no. 1 (2024).
Muhlashin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (June 29, 2021): 87–100. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114.
Mukhtar and Tanto Lailam. “Problematika Etika Pejabat Negara Dan Gagasan Peradilan Etik Yang Independen Dan Imparsial.” Masalah-Masalah Hukum 50, no. 3 (2021).
Muttaqien, Al. “Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi.” Jurnal Sosial Humaniora Sigli 3, no. 1 (June 15, 2020): 1–12. https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231.
Nike K. Rumokoy. “Kajian Yuridis Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Kajian Yuridis 20, no. 1 (n.d.): 2021.
Nurhalim, Nurhalim, and Icha Cahyaning Fitri. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 3 (December 15, 2023): 1–11. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2045.
Reza, Mehmed, Erli Salia, Ardiyan Saptawan, and Abdul Latif Mahfuz. “Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART Partai Politik.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (October 10, 2023): 1899–1908. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770.
Rida Farida. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat.” Jurnal Cita Hukum 1, no. 2 (n.d.).
Ruggie, John Gerard. “The Social Construction of the UN Guiding Principles on Business & Human Rights.” SSRN Electronic Journal, 2017. https://doi.org/10.2139/ssrn.2984901.
Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. “Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 11, no. 2 (August 31, 2022). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.920.
Saragih, Geofani Milthree. “PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.” JUPANK ( Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) 2, no. 12 (2022).
———. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Negara Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Riau, 2022.
Sonbay, Jon Samuel, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Sutama. “Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Analogi Hukum 3, no. 2 (September 30, 2021): 147–51. https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.147-151.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Yudhia Perdana Sikumbang (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
