Milthree Law Journal adalah media jurnal yang menampung manuskrip yang membahas berbagai aspek hukum terkait perkembangan hukum di Indonesia. Jurnal ini mencakup berbagai bidang hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, dan aspek hukum lainnya. Selain menerima manuskrip yang merupakan penelitian pustaka, jurnal ini juga terbuka untuk manuskrip hasil studi lapangan, seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Milthree Law Journal berfungsi sebagai platform komprehensif bagi peneliti dan praktisi hukum untuk menerbitkan temuan mereka dan berkontribusi pada pengembangan pengetahuan hukum di Indonesia. Journal Title : Milthree Law Journal Initials : MLJ Frequency : 3 issues per year E-ISSN : 3063-5926 (30635926/II.7.4/SK.ISSN/09/2024) Chief Editor : Geofani Milthree Saragih DOI Prefix : 10.70565 by CrossRef Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa Accreditation : Non Sinta INDEXED :
The Responsibility of Heirs in Settling Replacement Money Claims for State Losses: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia
This article conducts a comparative analysis of the liability of heirs in Indonesia and Malaysia with respect to the settlement of replacement money (uang pengganti) arising from corruption cases. Both legal systems emphasize the principles of justice, individual rights protection, and the separation of responsibilities, thereby affirming that heirs are not personally liable for the corruptor’s actions. The liability of heirs is generally limited to the value of the estate actually inherited, and both jurisdictions recognize the right of heirs to renounce inheritance in order to avoid obligations linked to illicit assets. In Indonesia, the Anti-Corruption Law provides mechanisms for the confiscation of inherited property to recover state losses, although the legal framework remains general and lacks detailed regulation on the scope of heirs’ liability. Malaysia, under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 and related statutes, similarly authorizes the seizure of inherited assets connected to corruption, while safeguarding heirs who neither control nor benefit from such assets. The findings highlight that, despite differences in regulatory clarity, both Indonesia and Malaysia adopt a balanced approach that allows the state to pursue restitution while protecting heirs’ rights through the option of inheritance rejection.
Copyright (c) 2025 Emelia Kontesa, Zico Junius Fernando (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
BUMN Sebagai Penerima Hak Monopoli Berdasarkan Pasal 86M UU BUMN, dan Implikasi Yuridis Terhadap Persaingan Usaha di Indonesia
Transformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (UU BUMN), menghadirkan perubahan mendasar dalam struktur kelembagaan dan strategi ekonomi nasional, salah satunya melalui pengaturan hak monopoli dalam Pasal 86M UU BUMN. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan hak monopoli kepada BUMN atau anak usahanya dalam sektor-sektor strategis, yang berpotensi memengaruhi dinamika persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar yuridis pemberian hak monopoli oleh Presiden kepada BUMN, jika pemberian hak monopoli dapat diperluas kepada anak usaha BUMN, serta mengkaji implikasinya terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat dan pemberian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi komparatif terhadap rezim persaingan usaha nasional dan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 86M UU BUMN dapat menjadi instrumen strategis negara untuk menjaga kepentingan ekonomi nasional, namun berpotensi menimbulkan distorsi pasar apabila tidak diatur dengan batasan dan mekanisme pengawasan yang ketat. Ketiadaan parameter yang jelas mengenai “hajat hidup orang banyak”, “cabang produksi penting”, dan “pertimbangan Presiden” menimbulkan ruang multisinterpretasi yang dapat mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara UU BUMN dengan UU Persaingan Usaha serta perlunya pedoman teknis untuk memastikan bahwa pemberian monopoli tetap berada dalam kerangka konstitusional Pasal 33 UUD 1945, dan tidak mengganggu iklim usaha yang baik juga persaingan usaha yang sehat di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Veronica Tampubolon (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Pengambilan Keputusan Kredit
Kajian ini menganalisis tanggung jawab hukum bank terhadap kerugian nasabah yang timbul akibat penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam proses pengambilan keputusan kredit. Penerapan AI dalam sektor perbankan memberikan efisiensi dan akurasi dalam menilai kelayakan kredit, namun sekaligus menimbulkan risiko hukum ketika terjadi kesalahan analisis, bias algoritmik, atau kegagalan sistem yang berdampak langsung pada hak-hak nasabah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, regulasi perbankan, dokumen resmi OJK, serta literatur hukum terkait untuk memahami bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum bank dibentuk ketika keputusan kredit dipengaruhi oleh teknologi AI. Melalui analisis terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, POJK terkait manajemen risiko teknologi informasi, serta prinsip kehati-hatian (prudential principle), ditemukan bahwa kerangka hukum Indonesia belum secara spesifik mengatur pertanggungjawaban akibat kegagalan AI. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang dapat merugikan nasabah, terutama dalam kasus salah tolak kredit, salah nilai risiko, atau kerugian finansial akibat keputusan otomatis. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepastian hukum, transparansi algoritma, serta penguatan pengawasan regulator dalam penggunaan AI oleh lembaga perbankan. Hasil kajian menunjukkan bahwa diperlukan penyempurnaan regulasi, peningkatan standar manajemen risiko teknologi, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas agar penggunaan AI dalam pengambilan keputusan kredit tidak mengurangi perlindungan hukum bagi nasabah dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan serta kehati-hatian dalam sistem perbankan.
Copyright (c) 2025 Bambang Fitrianto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam mengawasi kegiatan pasar modal memiliki posisi yang sangat strategis. Pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan pasar modal dari Menteri Keuangan, Bapepam, dan lembaga keuangan lain kepada OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menegaskan kedudukan OJK sebagai satu-satunya regulator, pengawas, sekaligus penegak hukum dalam sektor pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan OJK dalam pengawasan kegiatan pasar modal di Indonesia serta peran pengawas dan penyidiknya dalam penyelesaian pelanggaran pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder sebagai data utama serta data primer sebagai pelengkap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan OJK dalam pasar modal sangat kuat, dengan fungsi utama sebagai pengawas, regulator, dan penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian pelanggaran oleh OJK umumnya terbatas pada pemberian sanksi administratif terhadap pelaku pasar modal. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena meskipun sanksi administratif telah banyak dijatuhkan, pelanggaran pasar modal masih terus terjadi. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam efektivitas pengawasan dan pelaksanaan regulasi. Selain itu, keterbatasan independensi penyidik OJK yang masih berpotensi terpengaruh oleh kepentingan lembaga dan pelaku pasar modal turut menghambat fungsi penegakan hukum yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan, independensi penyidik, dan efektivitas regulasi agar OJK dapat menjalankan perannya secara lebih maksimal dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal Indonesia.
Copyright (c) 2025 Hanssen, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Pembinaan Dan Perlakuan Khusus Narapidana High Risk (Terorisme) Di Lembaga Pemasyarakatan
Perkembangan berbagai paham keagamaan dan ideologi menyimpang yang disertai janji kehidupan lebih baik telah menimbulkan kerentanan baru bagi masyarakat, khususnya ketika paham tersebut bermuara pada tindak pidana, termasuk terorisme. Fenomena ini semakin menegaskan perlunya sistem hukum yang responsif dalam memberikan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana berisiko tinggi (high risk). Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan narapidana agar mampu berintegrasi kembali secara positif ke dalam masyarakat. Prinsip utama pemasyarakatan menolak gagasan bahwa negara berhak membuat individu menjadi lebih buruk setelah menjalani pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis (empirical legal research) dengan menekankan pada analisis interaksi antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemasyarakatan dan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta kebijakan pemasyarakatan yang berlaku. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka hukum positif dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan sistem pembinaan dan perlakuan khusus yang efektif bagi narapidana high risk, baik terkait tindak pidana narkotika maupun terorisme. Artikel ini menelaah kebijakan dan praktik perlakuan khusus terhadap narapidana kategori high risk dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta menekankan urgensi pembaharuan kebijakan pemasyarakatan agar selaras dengan tujuan pemidanaan, prinsip hak asasi manusia, dan pencegahan residivisme. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pemidanaan dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam pengelolaan narapidana berisiko tinggi.
Copyright (c) 2024 Ruth Elisabeth Manik Ruth Elisabeth Manik (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pejabat Pembuat Komitmen merupakan salah satu Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat ini sangat berperan mulai dari proses kontrak di buat sampai dengan hasil pelaksaan pekerjaan dari apa yang sudah disepakati di dalam kontrak tersebut. Bentuk kontrak yang akan dibuat ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ini. Tugas dan wewenang Pejabat ini sangat kompleks dan penuh dengan tantangan dan resiko atas kontrak yang sudah ditandatangani. Pejabat Pembuat Komitmen harus memiliki kompetensi yang sangat baik dalam penandatangan kontrak Penagadaan Barang/Jasa Pemerintah mengingat resiko dan kondisi yang akan terjadi setelah kontrak ini nanti berakhir. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan kontrak harus berpedoman kepada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan penerapan prinsip kebijakan pengadaan dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang maksimal dan biaya pengadaan yang minimal. beberapa analisis wajib dilakukan, agar kontrak yang akan dibuat dapat memberikan manfaat mutlak dan tetap harus berpedoman kepada prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Bagi Pejabat Pembuat Komitmen permintaan perubahan kontrak dapat dilakukan jika tidak melanggar prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam permintaan perubahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ini tidak terlepas dari asas itikad baik dari para pihak yang berkontrak dan tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban para pihak sehingga kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
Pejabat Pembuat Komitmen; Kontrak; Pengadaan Barang dan Jasa.
Copyright (c) 2025 Boni Putra, Mhd Ripai Harahap (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu
Penyelesaian sengketa pemilu merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pemilu sering menghadapi lonjakan jumlah perkara, terutama pada setiap pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Beban perkara yang tinggi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam memberikan putusan yang adil dan tepat waktu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, konsep Special Chamber diusulkan sebagai solusi guna mempercepat proses penyelesaian sengketa pemilu tanpa mengurangi kualitas putusan yang dihasilkan oleh MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis putusan MK yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Special Chamber dapat menjadi alternatif dalam menangani sengketa pemilu secara lebih efektif dengan tetap menjaga prinsip independensi dan keadilan konstitusional. Namun, implementasi gagasan ini memerlukan perubahan dalam regulasi serta struktur kelembagaan MK agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang dianut di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Firnandes Maurisya, Sukamto Satoto, Ardilafiza (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Probabilitas Penerapan Asas Unjust Enrichment sebagai Solusi Perlindungan Gig Workers dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Distributif
Abstrak Disrupsi ekonomi membawa paradigma baru dalam operasional suatu pekerjaan misalnya jasa ojek konvesional yang bertransformasi menjadi layanan ojek online. Kemudahan menjadi mitra dan fleksibilitas yang ditawarkan dalam pekerjaan tersebut nyatanya justru memiliki risiko yang sangat besar. Faktanya banyak mitra ojek online yang mengalami eksploitasi pekerjaan seperti durasi kerja yang panjang, pendapatan yang kecil, hingga tidak adanya jaminan keselamatan kerja. Melalui metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan studi kepustakaan, artikel ini menjawab permasalahan tersebut berdasarkan lingkup hukum. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberian kesejahteraan bagi gig workers dapat dilakukan melalui penerapan doktrin unjust enrichment, yaitu suatu doktrin yang digunakan agar gig workers dapat melakukan upaya hukum apabila merasa bahwa perjanjian kemitraan yang ada merugikan dirinya. Kata Kunci : Gig Workers; Partnership Agreement; Unjust Enrichment Abstract Economic disruption brings a new paradigm in the operation of a job, for example, conventional ojek services that are transformed into online ojek services. The ease of becoming a partner and the flexibility offered in the job actually has a huge risk. In fact, many online motorcycle taxi partners experience job exploitation such as long work duration, small income, and lack of work safety guarantees. Through normative juridical research methods supported by literature study, this article answers these problems based on the scope of law. The results show that efforts to provide welfare for gig workers can be done through the application of the doctrine of unjust enrichment, which is a doctrine used so that gig workers can take legal action if they feel that the existing partnership agreement is detrimental to them. Keywords: Gig Workers, Partnership Agreement; Unjust Enrichment
Copyright (c) 2025 Benediktus Bayu Widya Puryanta, Najwa Lathfa Ashila (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan: Studi Kasus Buku “Wanita Kok Tantrum” dalam Perspektif SDG 9
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah memberikan dampak signifikan dalam berbagai sektor, termasuk industri kreatif. Namun, integrasi teknologi ini memunculkan tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Studi ini mengkaji aspek yuridis penyalahgunaan kecerdasan buatan dalam konteks penciptaan karya intelektual, dengan fokus pada kasus buku "Wanita Kok Tantrum" karya Julia Rimba. Buku ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi AI digunakan untuk mendukung proses kreatif, namun tetap menimbulkan perdebatan mengenai status kepemilikan hak cipta. Melalui analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penelitian ini menemukan bahwa regulasi hukum di Indonesia belum mengakomodasi peran teknologi AI sebagai subjek dalam sistem HKI. Ketidakjelasan ini menciptakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan teknologi dan merugikan berbagai pihak. Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, dan etika dari penyalahgunaan AI, termasuk penurunan nilai karya manusia, ketidakpercayaan publik, dan tantangan dalam menetapkan batasan moral penggunaan teknologi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum yang meliputi pengakuan peran AI dalam proses kreatif, penyusunan mekanisme regulasi untuk kepemilikan hak cipta bersama antara manusia dan pengembang teknologi, serta penguatan pengawasan terhadap distribusi karya berbasis AI. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, mendorong inovasi teknologi, serta memastikan penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, regulasi yang adaptif dan inklusif menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan HKI di era digital.
Copyright (c) 2025 Nabilla Rizki Khairina (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
GLOBALISASI TEKNOLOGI DAN INFORMASI TERHADAP MASYARAKAT HUKUM INDONESIA: URGENSI DAN PERAN UNDANG-UNDANG ITE
Globalisasi merupakan bentuk penyatuan masyarakat secara global melalui masuknya budaya baru dalam masyarakat itu sendiri. Secara umum, globalisasi teknologi dan informasi merupakan bagian dari proses integrasi antar negara serta proses interaksi sosial, ekonomi, dan hukum. Secara lebih konkret, globalisasi teknologi dan informasi membawa perubahan dalam masyarakat melalui aspek sosial, hukum, serta budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari dari globalisasi teknologi dan informasi terhadap masyarakat hukum Indonesia, serta bagaimana upaya yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk menyikapi dampak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pengaruh globalisasi teknologi dan informasi di Indonesia menimbulkan dampak negatif dan positif dalam masyarakat. Adapun dampak positif globalisasi teknologi dan informasi terhadap masyarakat hukum Indonesia antara lain adalah kemudahan akses informasi hukum, transparansi hukum, dan meningkatnya edukasi dan advokasi hukum. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah timbulnya cybercrime dan peredaran informasi palsu. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang ITE hadir sebagai upaya untuk menyaring dampak globalisasi teknologi dan informasi dalam masyarakat hukum Indonesia, yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, transaksi data pribadi, transaksi daring, hingga tindak pidana yang dilakukan melalui media digital. Adapun dua tujuan utama Undang-Undang ITE adalah untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi akibat teknologi dan informasi, serta sebagai bentuk kepastian hukum terhadap isu terkait. Namun terdapat tantangan dalam penerapannya, yaitu kerancuan dalam definisi, pembatasan berekspresi, dan kasus kontroversial terkait.
Copyright (c) 2025 Syahira Rahmania Putri Nurjani, Inoi Abella, Piawan Andarasi Manullang, Salsabila Astrid Alma, Shela Cahaya Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Meninjau Efisiensi Penerapan Restorative Justice pada Sengketa PT Indonesia Huabou Industrial Park dengan Masyarakat Murowali
Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di Indonesia, di mana ia dianggap sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, konflik agraria sering kali muncul, seperti yang terjadi antara PT Indonesia Huabao Industrial Park (PT IHIP) dan masyarakat Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme mediasi berdasarkan prinsip restorative justice dalam menyelesaikan penyelesaian agraria. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia mengalami 241 konflik agraria yang merugikan banyak pihak, termasuk 608 pejuang hak atas tanah. Konflik ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi dan lingkungan, seperti emisi gas dan deforestasi akibat operasi pabrik nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji berbagai peraturan-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi awal dalam penyelesaian, namun sering kali tidak efektif karena adanya ketidakhadiran pihak-pihak yang terlibat dan pengaruh besar dari salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip restorative justice dalam mediasi diharapkan dapat memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Pendekatan ini menekankan dialog inklusif dan reparasi bagi pihak-pihak yang dirugikan, sejalan dengan tujuan hukum progresif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Copyright (c) 2025 Muhammad Rifki Prayoga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi untuk memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari undang-undang tersebut. Penelitian ini membahas pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Fokus utama adalah potensi konflik antara UU Cipta Kerja dan prinsip-prinsip konstitusi, terutama mengenai perlindungan hak-hak pekerja serta keterlibatan publik dalam proses legislasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis doktrinal terhadap putusan MK dan dampaknya terhadap regulasi ketenagakerjaan dan investasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa MK menyoroti perlunya pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja guna mencegah ketidakpastian hukum dan mengurangi potensi benturan dengan hak-hak pekerja. Putusan ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang agar proses legislasi mencerminkan nilai-nilai keterbukaan dan aspirasi masyarakat.
Copyright (c) 2025 Probo Pribadi S.M, S.H, M.H (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perbandingan Hukum Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, Amerika, dan Italia
Penelitian ini membandingkan sistem pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia, Amerika Serikat, dan Italia. Dasar hukumnya diatur dalam UUD 1945, Konstitusi Amerika Serikat, dan Konstitusi Italia. Masing-masing negara memiliki mekanisme dan alasan pemberhentian yang berbeda, seperti melibatkan DPR, MK, dan MPR di Indonesia. Amerika Serikat melibatkan House of Representatives dan Senat, sementara Italia melibatkan Parlemen dan Mahkamah Konstitusi. Kelemahan pemberhentian presiden di Indonesia adalah kurangnya panduan yang jelas, sementara kelebihannya adalah sistem yang memisahkan kekuasaan dengan proses yang sederhana. Amerika Serikat memiliki checks and balances yang kuat, tetapi interpretasi subjektif dapat menjadi kelemahan. Italia memiliki kejelasan alasan pemberhentian, namun potensi interpretasi yang berlarut-larut dan pengaruh politik menjadi kelemahan. Saran disarankan untuk pembaharuan hukum dan penguatan peran lembaga yudikatif di Indonesia.
Perbandingan Hukum; Pemberhentian; Indonesia; Amerika; dan Italia
Copyright (c) 2025 Rosi Mirnawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pembinaan diluar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pentingnya penerapan pendekatan rehabilitatif dalam peradilan anak, mengingat dampak negatif penahanan lembaga pemasyarakatan terhadap perkembangan anak. Sanksi pembinaan di luar lembaga diusulkan sebagai alternatif yang lebih efektif, namun sering terhambat oleh berbagai faktor. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis. Populasi dalam penelitian ini meliputi Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kepala Subseksi Pra Penuntutan (Jaksa Anak) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Advokat. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menerapkan sanksi pembinaan di luar lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana hingga saat ini masih jauh dari kata optimal. Diperkuat dengan bukti bahwa tidak adanya anak yang dijatuhkan sanksi pidana di luar lembaga selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari penjatuhan sanksi kepada anak pelaku tindak pidana, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial anak, belum sepenuhnya tercapai.
Anak; Tindak Pidana Dan Pembinaan Di Luar Lembaga.
Copyright (c) 2024 Putri Yani Purnamasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Ratifikasi Convention on Cybercrime Oleh Indonesia Sebagai Bentuk Pencegahan Carding Dalam Perspektif Hukum Internasional
Penggunaan fasilitas komputer dan melakukan kejahatan pada sistem atau jaringan komputer dianggap sebagai kejahatan siber. Pada tahun 2021, Indonesia mencatat sekitar 1,6 miliar serangan siber. Pemerintah Indonesia memiliki perlu untuk meratifikasi Convention on Cybercrime dan perlu mengembangkan kolaborasi internasional dalam penegakan hukum khususnya pada kejahatan carding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pencegahan yang dilakukan Indonesia dalam mengambil langkah-langkah proaktif untuk memerangi dan mencegah kejahatan carding. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yang mengacu pada sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data sekunder. Penelitian yuridis normatif ini melihat bagaimana hukum di Indonesia tentang kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan carding, selaras dengan konvensi kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan langkah yang dilakukan Indonesia adalah dengan ratifikasi Convention on Cybercrime untuk memperkuat kerangka hukum internasional dalam menangani kejahatan siber lintas negara dan pembaruan undang-undang, khususnya terkait cybercrime. Sehingga dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif tersebut, penegakan hukum di Indonesia akan lebih efektif dalam mengatasi kasus carding dan mencegah kerugian finansial serta kerusakan reputasi yang dapat ditimbulkan dari kejahatan siber.
Copyright (c) 2025 Yogi Wirandicha, Zulfikar Jayakusuma, Ledy Diana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Penyuluhan Hukum tentang Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat pada Pengusaha HIPPI Sumatera Utara
Pemisahan entitas antara pemilik dan perusahaan sering kali disalahgunakan. Permasalahan utama adalah banyak anggota mitra yang belum mengetahui atau memahami bahwa terdapat berbagai Peraturan Perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Lembaga/Institusi, yang mengatur kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha. Ketidaktahuan ini berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan badan usaha untuk tujuan ilegal. Universitas Sumatera Utara, sebagai institusi pendidikan yang menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi, berencana untuk melaksanakan program pengabdian bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DPD Sumatera Utara dalam skema Mono Tahun Reguler. Program ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) pada badan usaha kepada negara, dan (2) Mencapai pemahaman yang lebih baik di kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam mitra mengenai tata cara pelaporan pemilik manfaat (beneficial ownership) dari badan usaha mereka kepada negara. Pengabdian ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha; dan (2) Diskusi Terfokus yang membahas tata cara pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) suatu badan usaha kepada negara
Copyright (c) 2024 Tri Murti Lubis, Robert, Joiverdia Arifiyanto, Hadyan Yunhas Purba (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PENGUASAAN TANAH WAKAF TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn)
Waqf land is an immovable object that also has economic value, and must be managed properly by the nazhir (waqf recipient) in accordance with applicable laws and regulations. The aim of this research is to find out how unlawful acts are in disputes over control of waqf land, the consequences of unlawful acts over control of waqf land in the Civil Code, and how judges consider in resolving cases of unlawful acts caused by control of waqf land in decisions. Number 04/Pdt.G/2018/PN Ktn. The method used is a descriptive method in the form of normative juridical, the data used is primary data and secondary data and the data collection used is a literature study in the decision of the Kutacane District Court in decision Number: 04/Pdt.G/2018/PN-Ktn using the method data analysis approach to law. Analysis of the Judge's Decision regarding control of waqf land, which is based on legal facts concluded in the judge's consideration that it is clearly proven that land Certificate No. 02 is waqf land from wakif Sehaddin to Nazhir. The local community headed by Rasimin has also been proven that the Plaintiff is the Substitute Nazhir in the aquo case, therefore the object of the dispute which is currently controlled by Defendant I and Defendant II must be handed over to the Plaintiff as Substitute Nazhir so that the Court sentenced Defendant I and Defendant II who control Certificate Number 02 of the waqf land to hand it over to the Plaintiff after the decision in the aquo case becomes legally binding.
Copyright (c) 2025 Uswatun Hasanah Uswatun Hasanah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Perdagangan Orang
Dalam kajian ini menganalisis fungsi Hukum Pidana Internasional dalam kaitannya dengan kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang melibatkan berbagai negara dan memerlukan kerangka hukum yang efektif untuk penanganannya. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ tubuh. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur hukum terkait untuk memahami bagaimana Hukum Pidana Internasional dapat berfungsi dalam memberantas perdagangan orang. Melalui analisis terhadap konvensi internasional seperti Protokol Palermo, ditemukan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang komprehensif, implementasi di tingkat nasional sering kali menghadapi kendala. Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, koordinasi. antarnegara yang tidak optimal, dan perbedaan dalam sistem hukum nasional menjadi penghambat utama. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dan harmonisasi peraturan antara negara-negara untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan dukungan teknis menjadi elemen penting dalam menangani kasus perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas hukum yang maksimal, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembentukan mekanisme pemantauan yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran publik mengenai isu ini. Dengan demikian, Hukum Pidana Internasional diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya perdagangan orang, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten di seluruh dunia.
Copyright (c) 2024 Limtila Kirmila (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2020
Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan independen yang melaksanakan fungsi peradilan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan yudikatif berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Komisi Yudisial adalah bagian dari kekuasaan yudikatif tetapi tidak melaksanakan fungsi peradilan. Komisi Yudisial berfungsi menyeimbangkan kekuasaan kehakiman dengan wewenang menjaga dan menegakkan martabat serta perilaku hakim. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Penelitian ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 yang menguji materiil Pasal 27A ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa satu anggota Komisi Yudisial sebagai unsur Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi dan dihapuskan. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan mengatasi praktik mafia peradilan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Komisi Yudisial diamanatkan oleh Pasal 24B ayat (2) untuk melindungi dan menegakkan kehormatan hakim, sedangkan Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hakim yang dimaksud berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya. Konstitusi tidak membedakan hakim berdasarkan posisi atau fungsi. Pengecualian Komisi Yudisial ini dikhawatirkan membuka peluang praktik mafia peradilan. Putusan ini juga membuat Mahkamah menjadi lembaga yudikatif super body tanpa pengawasan eksternal yang akan menegakkan etika hakim konstitusi.
Copyright (c) 2024 Samuel Yakub Radja Ginting Suka, Mexsasai Indra, Zainul Akmal (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023
Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Yang Layak Ditinjau Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, hak untuk mendapat pekerjaan menjadi hal yang sangat sulit didapatkan. Tidak sedikit lapangan pekerjaan di Indonesia yang kurang ramah dalam menerima tenaga kerja disabilitas karena dianggap tidak terlalu memberi pengaruh dan dinilai tidak dapat melakukan pekerjaan seperti tenaga kerja pada umumnya.sehingga dalam praktek atau realitanya masih banyak terjadi diskriminasi atau adanya ketimpangan antara penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas, dimana hal tersebut tersebut justru menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah karena hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (2), 28D ayat (2) dan 28E ayat (1). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan upaya hukum dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak ditinjau dalam peraturan presiden nomor 60 tahun 2023. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sesuai peraturan presiden No 60 Tahun 2023 tentang strategi usaha dan Hak Asasi Manusia mengatur tentang berbagai hak yang dijamin sebagai perwakilan negara wajib membuat kebijakan anti diskriminasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun dalam implementasinya dalam pekerjaan yang layak terhadap penyandang disabilitas.
Copyright (c) 2024 Vania Andari Damanik, Dinda Dwi Andriyani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Mengungkap Kasus Jembatan Siak IV Sebagai Dampak Korupsi Politik di Riau
Korupsi politik di Indonesia telah lama menjadi hambatan signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, terutama pada proyek-proyek infrastruktur seperti Jembatan Siak IV. Praktik korupsi ini mengakibatkan pemborosan dana publik dan tertundanya penyelesaian proyek, yang merugikan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel sangat penting. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam kasus korupsi terkait pembangunan Jembatan Siak IV, terdapat perbedaan pandangan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi, menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang mempengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai perspektif hukum dan mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam menangani korupsi politik. Metode yuridis normatif melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem hukum. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor sosial dan politik yang mempengaruhi penegakan hukum serta dampak pandangan hukum yang berbeda terhadap pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menghadapi korupsi politik dan dampaknya terhadap proyek infrastruktur. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani kasus korupsi secara efektif dan adil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, memastikan proyek pembangunan berjalan efektif dan efisien, serta membawa manfaat maksimal bagi masyarakat, menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi risiko korupsi di masa depan.
Copyright (c) 2024 Nabila Marsiadetama Ginting, Ichwan Ria Aziz (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia
Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia merupakan kajian yang sangat penting dalam memastikan bahwa tugas dan fungsi kepolisian dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi batasan-batasan kewenangan kepolisian serta mekanisme pengawasan yang ada guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan kepolisian, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap kepolisian, seperti pengawasan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang cukup komprehensif terkait pembatasan kewenangan kepolisian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap mekanisme pengawasan, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme kepolisian, perlu adanya reformasi yang lebih mendalam dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga merupakan kunci untuk menciptakan kepolisian yang berintegritas dan dipercaya oleh publik.
Copyright (c) 2024 Dr. Mohd. Yusuf DM. S.H., M.H., PhD (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dalam Perspektif HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 249/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn)
Masalah pemutusan hubungan kerja memiliki kaitan erat dengan kepentingan ekonomi pengusaha serta hak asasi manusia. Pengaturan terkait PHK harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara seimbang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sudut pandang kepentingan ekonomi dan hak asasi manusia terhadap pengaturan pemutusan hubungan kerja. Melalui pendekatan perbandingan, ditemukan bahwa dalam perspektif kepentingan ekonomi, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara penganut Teori Ekonomi Neoklasik dan Teori Ekonomi Kelembagaan Baru mengenai perlunya pengaturan pemutusan hubungan kerja dalam peraturan perundang-undangan, keduanya sepakat bahwa PHK seharusnya tidak mempengaruhi produktivitas dan efisiensi perusahaan. Di sisi lain, dalam perspektif hak asasi manusia, pekerja memiliki hak untuk tidak di-PHK secara tidak adil. Pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks PHK oleh pengusaha, yang mencakup keadilan substantif dan prosedural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, yang bertujuan untuk menggali peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menganalisisnya dalam konteks teori ekonomi dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengaturan PHK seharusnya dilaksanakan agar tidak hanya mendukung efisiensi ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak pekerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan PHK yang adil dan seimbang dapat memberikan perlindungan yang layak bagi pekerja sekaligus mempertahankan kinerja ekonomi perusahaan.
Copyright (c) 2024 Indana Zulfah, Yohana Eirene Aprilita, Nadia Nurhalija (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kajian Terhadap Kedaulatan Rakyat Pada Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakat Indonesia Yang Bersifat Sementara
Jurnal ini mengeksplorasi peran dan penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam konteks pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Sebagai prinsip dasar dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat menjadi pijakan utama dalam mewujudkan kehendak rakyat melalui keterwakilan politik. Fokus jurnal ini adalah menganalisis bagaimana kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme pergantian anggota DPR-RI dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan analisis hukum dan politik serta metode penelitian yuridis normatif, jurnal ini menjelaskan kerangka hukum yang mengatur proses pergantian anggota DPR-RI dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kedaulatan rakyat. Penelitian ini mencakup kajian mengenai peran lembaga-lembaga terkait seperti partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membangun integritas dan keterwakilan yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, jurnal ini juga mengulas bagaimana partai politik berperan dalam proses seleksi dan pergantian anggota DPR-RI serta bagaimana KPU menjalankan fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pergantian anggota DPR-RI berlangsung secara transparan dan adil. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana kedaulatan rakyat dijaga dan diperbarui dalam proses pergantian anggota DPR-RI. Jurnal ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan rakyat, termasuk kendala hukum, politik, dan institusional yang dapat mempengaruhi efektivitas pergantian anggota DPR-RI. Temuan ini memberikan wawasan berharga untuk perumusan kebijakan, pengembangan sistem demokrasi, dan penguatan partisipasi politik masyarakat di Indonesia. Dengan memahami lebih dalam tentang dinamika dan tantangan dalam proses pergantian anggota DPR-RI, para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Yudhia Perdana Sikumbang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Mengurai Dampak Kebijakan Tapera Terhadap Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Hukum dan Sosial
Kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) telah menjadi fokus utama dalam agenda kebijakan publik di Indonesia dengan tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, suatu kebutuhan dasar yang krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan Tapera terhadap masyarakat Indonesia melalui pendekatan normatif yuridis. Metode analisis dokumen kebijakan dan studi literatur digunakan untuk menjelajahi landasan hukum kebijakan Tapera serta implikasi normatifnya dalam konteks hukum perumahan dan perlindungan konsumen. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan Tapera memiliki dampak yang signifikan dalam mempercepat pembangunan perumahan yang terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Upaya ini telah membawa perubahan positif bagi masyarakat, meskipun tantangan implementasi dan perlindungan hukum bagi peserta perlu mendapat perhatian serius. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memperdalam pemahaman tentang efektivitas kebijakan publik dalam mengatasi krisis perumahan di Indonesia, serta implikasi normatifnya dalam mendorong keadilan sosial dan perlindungan hukum yang lebih baik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih holistik tentang kebijakan Tapera dan menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kebijakan Tapera tidak hanya menjadi instrumen pembangunan perumahan yang efektif tetapi juga sarana untuk memperkuat kedaulatan hukum dan keadilan sosial di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Viona Margaretha (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia
Pembatasan kebebasan beragama dari sudut pandang teori keadilan dan hak asasi manusia memiliki relevansi yang jelas. Kebebasan beragama adalah hak dasar yang diakui dalam berbagai instrumen internasional dan nasional. Namun, kebebasan ini sering dibatasi dalam praktik, mempengaruhi pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data diperoleh dari studi pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, dan literatur terkait. Pendekatan teori keadilan yang digunakan merujuk pada konsep "justice as fairness" oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya kesetaraan kebebasan dasar bagi setiap individu. Selain itu, penelitian ini juga mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Analisis melibatkan identifikasi dan evaluasi dasar hukum pembatasan kebebasan beragama, serta mengkaji apakah pembatasan tersebut dapat dibenarkan dalam konteks keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama harus memenuhi syarat tertentu untuk dianggap sah secara hukum: memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas antara pembatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Pembatasan yang diskriminatif dan tidak proporsional melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan hak asasi manusia dalam merumuskan kebijakan terkait kebebasan beragama. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara kebebasan beragama, keadilan, dan hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara pembatasan yang diperlukan dan perlindungan hak fundamental.
Copyright (c) 2024 Otniel Ogamota Mendrofa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Kajian ini meneliti kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menganalisis peran dan pentingnya advokat dalam menjamin persidangan yang adil serta menegakkan hak-hak terdakwa. Masalah utama yang dibahas adalah efektivitas advokat dalam mengatasi kompleksitas hukum dan melindungi kepentingan hukum klien mereka. Metodologi yang digunakan melibatkan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian hukum doktrinal dan analisis literatur hukum. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi advokat, termasuk akses terbatas ke berkas perkara, campur tangan dari aparat penegak hukum, dan kendala lainnya yang dapat menghambat upaya advokat dalam memberikan pembelaan yang maksimal. Temuan menunjukkan bahwa advokat memainkan peran krusial dalam proses peradilan pidana. Mereka sering menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan dengan adil dan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi sepenuhnya. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, kehadiran advokat sangat penting untuk menjaga integritas peradilan dan melindungi hak asasi manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat kemandirian, kompetensi, dan sumber daya advokat adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penguatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelaan hukum yang diberikan tetapi juga akan berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Copyright (c) 2024 Acep Saepudin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0